24INEWS - Akselerasi transformasi digital dan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan strategi nasional menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah pusat mendorong percepatan serta penguatan ekosistem digital di seluruh daerah, termasuk Sulawesi Selatan," tegas Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi saat memimpin rapat koordinasi yang membahas Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Percepatan Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia di Makassar, Kamis, (7/8/25).
Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data, Syaiful juga menyampaikan bahwa Provinsi Selatan menunjukkan kemajuan dalam Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi, namun masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi kebijakan, standar layanan digital, serta interoperabilitas sistem.
Terkait hal tersebut, pemerintah pusat terus mendorong percepatan transformasi layanan pemerintah digital secara menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik, aplikasi berbagi pakai, pembangunan pusat data nasional, penerapan Satu Data Indonesia, dan peningkatan keamanan siber.
Sebagai wilayah yang strategis dan berkembang pesat, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan transformasi digital dan integrasi data nasional. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulawesi Selatan, Indeks Kematangan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa Satu Data Indonesia (SDI) juga menjadi bagian penting untuk menciptakan ekosistem data yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menunjang perumusan kebijakan yang tepat sasaran. "Implementasi SDI tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegas Syaiful Garyadi.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menyampaikan bahwa terus berkomitmen mendukung pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia. "Kami berharap akan terbangun sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, serta lahirnya rekomendasi teknis dan strategis yang aplikatif untuk memperkuat sinergi antar lembaga," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga mengajak semua pihak akan pentingnya literasi digital dan dapat mensosialisasikan pemberantasan judi online yang lagi marak dan tentunya menjadi permasalahan bangsa. “Dengan literasi digital, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan terhindar dari jeratan judi online,” tegas syaiful.
Forum ini menghadirikan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), dan BSSN serta dihadiri Sekda Provinsi Sulsel, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. (**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar