24INEWS - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direksi PT PLN (Persero), Nevi Zuairina menyoroti isu-isu strategis terkait langkah PLN dalam mewujudkan keadilan energi dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan pentingnya penyelesaian dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033 yang tertunda.
RUPTL adalah fondasi penting bagi PLN dalam menyusun program strategis nasional. Penyelesaian dokumen ini menjadi langkah awal agar seluruh target, termasuk bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, dapat terealisasi,” ujar Nevi, anggota DPR asal Sumatera Barat II.
Selain itu, Nevi menyoroti usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun.
Ia meminta kejelasan terkait target rasio elektrifikasi hingga 2025, mengingat masih ada 0,22% penduduk, mayoritas di wilayah terpencil, yang belum memiliki akses listrik.
Nevi mendesak PLN untuk mempercepat realisasi program listrik desa guna mencapai target rasio elektrifikasi 100% sesuai visi pemerintah.
Pada kesempatan itu, Nevi juga mengapresiasi kinerja keuangan PLN yang mencatat kenaikan laba bersih sebesar 57% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, ia mengingatkan pentingnya efisiensi dan konsolidasi agar PLN dapat menjaga keseimbangan antara pendapatan dan liabilitas yang masih signifikan.
Dalam hal transisi energi, Nevi menekankan perlunya langkah konkret PLN untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil.
Peningkatan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) dan komitmen terhadap target dekarbonisasi serta Net Zero Emission harus menjadi prioritas utama perusahaan.
“PLN memiliki peran besar dalam memastikan akses listrik untuk seluruh warga, termasuk di wilayah terpencil. Selain itu, transisi energi menuju sumber yang ramah lingkungan adalah keharusan agar kita meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Melalui dukungan pemerintah dan DPR, PLN diharapkan terus memperkuat transformasi internal dan eksternal demi menciptakan sistem kelistrikan yang adil, andal, dan berkelanjutan.
Langkah ini mendukung visi Indonesia dalam mencapai swasembada energi dan keadilan sosial. (**)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar