24INEWS - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyoroti permasalahan yang membelit ID FOOD terkait utang Rp8,2 triliun dan penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menurut Nevi, tahun 2023, ID FOOD mengajukan dua PMN melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia, yakni PMN Tunai Rp2 triliun dan PMN Non Tunai Rp2,6 triliun.
Dana itu untuk memperbaiki struktur keuangan dengan target meningkatkan laba bersih menjadi Rp1,185 triliun di tahun 2024. Namun, kinerja perusahaan dengan PMN tersebut kini harus dievaluasi.
Nevi menegaskan pentingnya transparansi dari ID FOOD terkait penggunaan PMN tersebut. Apalagi perusahaan mengajukan PMN tambahan Rp1,62 triliun tahun 2024 untuk program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
"Fraksi PKS mendesak agar ID FOOD memanfaatkan PMN dengan efektif untuk menstabilkan harga pangan dan memenuhi kebutuhan makanan masyarakat, sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMN," katanya.
Nevi juga menekankan perlunya restrukturisasi keuangan jika diperlukan untuk menangani utang besar ID FOOD.
Nevi mempertanyakan apakah ada mismanajemen atau kelalaian yang berkontribusi terhadap kondisi keuangan yang memburuk, termasuk beban bunga pinjaman Rp626 miliar pada 2023.
Lebih lanjut, Nevi meminta perbaikan sistem manajemen dan pengawasan di ID FOOD, dengan penekanan bahwa kesalahan manajemen semacam ini tidak dapat diabaikan.
"Sebab dampaknya yang luas terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, Fraksi PKS berkomitmen mengawal masalah ini secara transparan hingga selesai, memastikan bahwa hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan menjamin agar BUMN dapat berfungsi dengan baik sesuai perannya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar